MEMANGGIL.CO – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Kelompok 01 berhasil mengawal reorganisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Jaya Desa Mori.
Langkah ini merupakan bagian dari program kerja utama mahasiswa KKN yang bertujuan untuk membantu melegalitaskan BUMDes di desa tersebut.
Reorganisasi BUMDes ini diambil sebagai langkah awal untuk memperkuat peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif usaha berbasis potensi lokal.
Tujuan utama dari reorganisasi ini adalah untuk merekonstruksi dan mentransformasikan sistem yang ada agar menjadi lebih efektif dan efisien.
BUMDes Gunung Jaya sendiri memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mori, dengan berbagai program usaha seperti irigasi, perikanan, dan pengelolaan Hipam (Himpunan Penduduk Pemakai Air).
Acara reorganisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala Desa Mori, Bapak Wahyudi, jajaran perangkat desa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, pendamping BUMDes, pendamping desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Mori, Bapak Wahyudi, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan reorganisasi BUMDes “Gunung Jaya”.
Ia menambahkan, BUMDes ini sudah tiga tahun tidak aktif, dan dengan adanya reorganisasi ini, diharapkan dapat memberikan warna baru dalam mengembangkan potensi desa.
“Harapan saya, setelah terbentuknya pengurus baru ini, BUMDes dapat mengembangkan potensi yang ada dan mendorong perekonomian desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujar Pak Wahyudi.
Indra, pendamping BUMDes Kecamatan Trucuk, menekankan pentingnya reorganisasi ini untuk keberlangsungan BUMDes.
BUMDes merupakan aset desa yang harus terus dikembangkan demi mewujudkan desa mandiri. Kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu dalam proses ini, dan saya akan memberikan dukungan penuh dalam proses legalitas BUMDes ini, kata Indra.
Sementara itu, Saeful, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), menambahkan bahwa dengan adanya BUMDes yang sah dan legal, desa akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi dan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan bantuan teknis dari pemerintah melalui Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), diharapkan ini akan meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa,” ungkap Saeful.
